2/02/2016
KEKHAWATIRAN YG TAK BERKESUDAHAN
Oleh : Firdaus Bin Musa
Saya
khawatir Polisi dan Tentara menjadi Alat negara untuk dibenturkan dengan
Rakyatnya atas nama menjaga keamanan dan kestabilan negara serta memuluskan
kebijakan pemerintah, padahal banyak kebijakan Pemerintah yg amat sangat
bertentangan dengan Islam dan Kemaslahatan Rakyat, seperti rela membiarkan
asing menguasai Tanah indonesia dengan membangun tempat pariwisata, membangun
pertambangan, serta bentuk kerja sama lain, di sisi lain tanah yg mereka
gunakan itu telah lama dipakai rakyat, telah lama ditempati rakyat, telah pula
dijadikan tempat bercocok tanam, bahkan ada sertifikatnya, namun karena
investor telah diajak, maka rakyat kecilpun digusur, karena kalah
dipersidangan, seharusnya sebagai pelayan rakyat berfikir bagaimana rakyat juga
dapat tempat tinggal (dengan difasilitasi) tapi keberpihakannya lebih
kepada pengusaha (asing) maka rela rakyatnya diusir dengan menjadikan Polisi
dan Tentara sebagai Tameng untuk mengerjakan itu semua, Kekhawatiran ini
harusnya juga kita fikirkan, bisa jadi hari orang lain yg dibuat seperti itu
oleh pemerintah, besok mungkin kita, keluarga kita, saudara dekat kita dll.
Hanya sistem khilafahlah yg bisa diandalkan untuk mensejahterakan Siapapun
Istilah
yang tepat kita sematkan ke Rezim Saat ini " Preman Legal ", ada pula
yang bilang " Pengemis Berandal ", Apa maksudnya? Bicara preman orang
yang memaksa, berbuat ulah, serta Identik dengan dunia Kriminal, Jika disekitar
kita masih banyak orang menganggap Preman itu Sampah Masyarakat, Sebab tidak
membawa keamanan dan kedamaian keberadaan Mereka, Bagaimana kalau jadi preman
itu legal alias disahkan oleh Negara, maksudnya negara sendiri yg dimaksud,
lantaran prilakunya tidak jauh berbeda dengan preman, namun agar lebih terkesan
tidak jahat dan brutal, maka di beri label legal (resmi), Preman Resmi,
maksudnya adalah kejahatan negara terhadap rakyatnya dengan memalak rakyat dg
bahasa Silegalnya peningkatan pajak dg perluasan pendapatan pajak, jika dulu
hanya benda dan jenis usaha tertentu yg dikenai pajak, sekarang demi memaksakan
pendapatan yg besar semua lini akan dikenai pajak, bukankah itu disebut preman,
di sisi lain tanggung jawabnya selaku kepala negara makin dihilangkan, seperti
pencabutan subsidi dan dikeluarkan kebijakan BPJS Dll
Diposting oleh
FIRDAUS BIN MUSA
di
20.05
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar