12/05/2014
KAPITALISME YANG KUTAHU
Oleh Firdaus Bin Musa
Dalam sistem Kapitalis diharap negara berlepas tangan dalam kebutuhan
dasar, biar mereka bebas mengendalikan bisnis yg menjanjikan.
Dalam sistem demokrasi tidak akan shah jadi kapitalisme ulung kalau
tidak diciptakan kemiskinan dan kesenjangan sehingga dengan demikian
mengalir terus produksi dengan jumlah yang besar, sama halnya sengaja
diciptakan virus lalu disebarkan agar laku terjual vaksinnya, sama
halnya IMF Mau ngasih hutang kenegeri2 berkembang asal
ditambah bunga (Riba) sekalian dimudahkan negara yg memiliki saham di
IMF untuk berinvestasi, Klo tidak maka IMF Nggak mau ngutangin, sama
halnya saat rakyat dipaksa membayar uang asuransi (BPJS ) agar negara
berlepas tangan dalam menunaikan kewajibannya untuk melayani rakyat
dibidang kesehatan, jika negara sudah berlepas tangan otomatis pihak
swasta akan berladang bisnis di bidang kesehatan dengan menjual obat yg
mahal dan menjual jasa pengobatan, yg tentunya rakyat akan menjerit akan
biayanya, cara yg paling ampuh adalah dengan di paksanya rakyat
memenuhi persyaratan ini dan itu jika masih mau dianggap warga negara
shah, jika tidak mau di denda atau dimasukkan dalam penjara, semuanya
uang dan demi uang, uang rakyat dikuras tapi kebutuhan rakyat musti
tanggung sendiri inilah negara aneh dalam sistem demorasi
PERTANYAAN SAYA PADAMU KAWAN, APA KEWAJIBAN NEGARA YG KAWAN TAHU? KENAPA
HARI INI NEGARA HANYA SEBAGAI WASIT, SAAT RAKYAT TIDAK MEMBERONTAK
NEGARA MEMBIARKAN RAKYAT MENGURUS DIRI MASING2, NAMUN SETELAH MEREKA
MERONGRONG DAN BERAKSI BARULAH PEMERINTAH TURUN TANGAN SEOLAH BAGAI
PAHLAWAN PENOLONG, PADAHAL KEKESALAN MEREKA KARENA ULAH PERAN NEGARA YG
TIADA ARTI, KECUALI HANYA PADA SEONGGOK MANUSIA (YG MAU TUNDUK PADA
TITAH TUANNYA )
Presiden Jokowi dan beberapa orang yg masih percaya dg demokrasi
ditengah masyarakat pluralistik mungkin mengira masyarakat yang ikut HTI
Untuk menolak kenaikan BBM hanya masyarakat yg tidak mengerti peran
pemerintah, bahasa sesuka penulis "Kamu diluar apa yg anda tahu tentang
keadaan kami yg ada didalam" tentu akan berbeda pandangan dengan yg
didalam sistem pemerintahan, Ketahuilah bahwa sesungguhnya keberadaan
HTI ditengah masyarakat hanya untuk mencerdaskan dan mengoyak sistem
rusak yg sudah tidak layak lagi diyakini sebagai sistem aturan politik
indonesia dengan mencerahkan masyarakat yakni dengan menggantinya dengan
syariah islam, dibawah naungan daulah khilafah
Diposting oleh FIRDAUS BIN MUSA di 09.59
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar