2/02/2016

KEKHAWATIRAN YG TAK BERKESUDAHAN


Oleh : Firdaus Bin Musa

Saya khawatir Polisi dan Tentara menjadi Alat negara untuk dibenturkan dengan Rakyatnya atas nama menjaga keamanan dan kestabilan negara serta memuluskan kebijakan pemerintah, padahal banyak kebijakan Pemerintah yg amat sangat bertentangan dengan Islam dan Kemaslahatan Rakyat, seperti rela membiarkan asing menguasai Tanah indonesia dengan membangun tempat pariwisata, membangun pertambangan, serta bentuk kerja sama lain, di sisi lain tanah yg mereka gunakan itu telah lama dipakai rakyat, telah lama ditempati rakyat, telah pula dijadikan tempat bercocok tanam, bahkan ada sertifikatnya, namun karena investor telah diajak, maka rakyat kecilpun digusur, karena kalah dipersidangan, seharusnya sebagai pelayan rakyat berfikir bagaimana rakyat juga dapat tempat tinggal (dengan difasilitasi) tapi keberpihakannya lebih kepada pengusaha (asing) maka rela rakyatnya diusir dengan menjadikan Polisi dan Tentara sebagai Tameng untuk mengerjakan itu semua, Kekhawatiran ini harusnya juga kita fikirkan, bisa jadi hari orang lain yg dibuat seperti itu oleh pemerintah, besok mungkin kita, keluarga kita, saudara dekat kita dll. Hanya sistem khilafahlah yg bisa diandalkan untuk mensejahterakan Siapapun
Istilah yang tepat kita sematkan ke Rezim Saat ini " Preman Legal ", ada pula yang bilang " Pengemis Berandal ", Apa maksudnya? Bicara preman orang yang memaksa, berbuat ulah, serta Identik dengan dunia Kriminal, Jika disekitar kita masih banyak orang menganggap Preman itu Sampah Masyarakat, Sebab tidak membawa keamanan dan kedamaian keberadaan Mereka, Bagaimana kalau jadi preman itu legal alias disahkan oleh Negara, maksudnya negara sendiri yg dimaksud, lantaran prilakunya tidak jauh berbeda dengan preman, namun agar lebih terkesan tidak jahat dan brutal, maka di beri label legal (resmi), Preman Resmi, maksudnya adalah kejahatan negara terhadap rakyatnya dengan memalak rakyat dg bahasa Silegalnya peningkatan pajak dg perluasan pendapatan pajak, jika dulu hanya benda dan jenis usaha tertentu yg dikenai pajak, sekarang demi memaksakan pendapatan yg besar semua lini akan dikenai pajak, bukankah itu disebut preman, di sisi lain tanggung jawabnya selaku kepala negara makin dihilangkan, seperti pencabutan subsidi dan dikeluarkan kebijakan BPJS Dll

0 komentar: